PBB Sebut Penangkapan Maduro oleh AS sebagai Preseden Berbahaya

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres menyatakan keprihatinan mendalam atas agresi militer Amerika Serikat terhadap Venezuela, termasuk penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, pada Sabtu (3/1).

Dalam pernyataan yang disampaikan juru bicaranya, Stéphane Dujarric, Minggu (4/1/2026), Guterres menilai langkah Amerika Serikat tersebut sebagai “preseden berbahaya” dalam hubungan internasional.

“Terlepas dari situasi di Venezuela, sederet perkembangan ini merupakan preseden yang berbahaya. Sekretaris Jenderal terus menekankan pentingnya penghormatan penuh—oleh semua pihak—terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB,” ujar Dujarric.

Guterres juga mendesak seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog inklusif, dengan tetap menghormati hak asasi manusia (HAM) serta prinsip supremasi hukum.

Seiring meningkatnya ketegangan, Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar pertemuan darurat pada Senin (5/1) untuk membahas krisis tersebut. Agenda ini dikonfirmasi oleh kepresidenan Somalia di Dewan Keamanan, sebagaimana dilaporkan media Arab News.

Penangkapan Maduro dan Flores terjadi setelah serangan militer Amerika Serikat ke wilayah Venezuela. Presiden AS Donald Trump menuduh Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah serta menudingnya memimpin jaringan kartel narkoba internasional yang bertanggung jawab atas ribuan kematian warga Amerika.

Tekanan Washington terhadap Caracas sendiri telah berlangsung selama berbulan-bulan dan menuai kecaman dari sejumlah pemimpin dunia. Trump kini menegaskan bahwa pemerintahannya akan memimpin Venezuela “hingga tercapai transisi yang aman, tepat, dan bijaksana.”

Sementara itu, Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, mengirimkan surat resmi kepada Dewan Keamanan PBB pada Sabtu. Dalam surat tersebut, Moncada menyebut tindakan AS sebagai “perang kolonial.”

“Ini adalah perang kolonial yang bertujuan menghancurkan pemerintahan republik kami yang dipilih secara bebas oleh rakyat, serta memaksakan pemerintahan boneka demi penjarahan sumber daya alam kami, termasuk cadangan minyak terbesar di dunia,” tulis Moncada.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Miss World Cameroon Launches “Voices for Justice” Initiative to Tackle Gender-Based Violence

Project Lestari Laut Brings Education Closer to Orang Asli Children in Coastal Malaysia

Baru Resmi Cerai, Andre Taulany Mengaku Diminta Anak untuk Segera Menikah Lagi